Selasa, 28 Februari 2012

WISNU MUNDUR DARI BURSA SEKDA


BREBES - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes yang definitif hingga saat ini masih simpang siur. Karena rencana perpanjangan pensiun Plt Sekda Wisnu Broto SH MH sempat ditolak sejumlah elemen masyarakat, meski ada juga yang mendukungnya. Namun saat ini, Wisnu telah mengajukan pengunduran diri dari bursa Sekda, yang dikabarkan sempat membuat sejumlah kubu di kalangan PNS Pemkab Brebes.

Alasan pengajuan pengunduran dirinya itu, menurut Wisnu karena dirinya memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih muda dan energik sebagai Sekda definitif. Dan harapannya, pada 1 Maret nanti Pemkab bisa memunculkan Sekda yang benar-benar memilki potensi.

''Pengunduran jabatan Sekda difinitif sudah kami ajukan. Dan yang jelas, langkah kami ini yang jelas secara pribadi memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih muda sebagai Sekda, prinsipnya itu. Dan mudah-mudahan harapan saya besok pada 1 Maret ada Sekda yang baru," kata Wisnu.

Sedangkan mengenai rencana pengajuan perpanjangan pensiun sebenarnya tidak ada. Karena hak seorang PNS yakni hanya bisa melakukan pengajuan bebas tugas (BT). Dari permohonan BT ini, Bupati memiliki hak preogratif sesuai dengan peraturan yang ada dapat diperpanjang. Tidak harus bisa. Karena di dalamnya ada pertimbangan dari Baperjakat, maupun tes kesehatan.

''Pegawai tidak memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan. Karena yang menilai adanya perpanjangan adalah user atau pimpinan,'' ulas Wisnu yang juga Kepala Inspektorat.

Sementara ketika disinggung mengenai kebijakan Bupati Brebes H Agung Widyantoro, yang belum memunculkan orang baru dalam jabatan Sekda, dan tetap memilih pejabat lama dalam jabatan itu, Wisnu menjelaskan bahwa di dalam SK dirinya sebagai Plt, itu sampai menunggu ada Sekda Devinitif. Jadi, jika nanti belum ada Sekda definitif maka jabatan itu sampai nanti.

"Namun semua itu juga dikembalikan kepada yang memiliki hak preogratif itu sendiri dalam hal ini Bupati. Persoalannya terkadang ada kebijakan lain, dan saya pun tidak mengetahuinya, dan bukan merupakan kewenangannya. Jadi, jabatan saya sampai kapan pun, maka wallahu alam,'' ulasnya.

Namun dirinya tetap berharap, persoalan pengusulan Sekda definitif harus tetap diberikan kepada mereka yang memiliki potensi. Karena pihaknya juga melihat banyak yang sudah mumpuni dan mampu dan dirinya pun ikhlas.

Sementara berdasarkan informasi, sejumlah bakal calon sekda definitif antara lain Asisten III Sekda H Suprapto SH, Asisten II Sekda Ir M Iqbal dan Kepala Bappeda ir Djoko Gunawan MT. Siapa yang bakal ditunjuk menjadi Sekda, sepenuhnya wewenang Bupati Agung Widyantoro. (gus) (Radartegal.com)

Jumat, 17 Februari 2012

GAJI BARU PNS 2012


Di dalam Website Sekretariat Negara Republik Indonesia http://setneg.go.id, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahun 2012 Tentang Perubahan  Keempat belas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), tertanggal 6 Pebruari 2012.Peraturan ini memuat daftar tabel baru, besaran gaji pokok PNS yang akan di dapat pada tahun 2012.
Jika ingin melihat PP nya bisa dilihat dan di download pada link di bawah ini :

LOMBA KREATIVITAS ILMIAH GURU TAHUN 2012


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 akan menyelenggarakan Lomba Kreativitas Ilmiah Guru (LKIG) Ke-20 Tahun 2012. LKIG adalah ajang lomba kreativitas bagi guru dalam upaya pengembangan proses pembelajaran guna mempermudah pemahaman ilmu pengetahuan bagi para peserta didik.
TINGKAT DAN BIDANG LOMBA
• Guru SD/sederajat: umum (salah satu pelajaran)
• Guru SMP/sederajat dan SMA/sederajat: 2 Bidang yaitu Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) dan Bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi (MIPATEK)
RANGKAIAN KEGIATAN
24 September 2012 : Registrasi Peserta
25 September 2012 : Presentasi Finalis
26 September 2012 : Audiensi dan Malam Penganugerahan Pemenang
27 September 2012 : Kepulangan Peserta
HADIAH
Piala dan Piagam Penghargaan dari LIPI dan Uang Tunai dari AJB Bumiputera 1912
Hadiah I : Rp 12.000.000,-
Hadiah II : Rp 10.000.000,-
Hadiah III : Rp 8.000.000,-
PERSYARATAN
• Peserta adalah guru yang mengajar pada lembaga pendidikan formal.
• Belum pernah menjadi pemenang LKIG dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
• Sistematika Penulisan : Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Isi/Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka.
• Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, diketik HVS A4, berjarak 1½ spasi dengan jenis huruf Arial ukuran 11.
• Karya ilmiah harus asli (bukan jiplakan/plagiat) dan belum sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis tingkat nasional.
• Jumlah halaman karya ilmiah maksimal 25 halaman (termasuk sketsa/gambar/foto).
• Melampirkan rekomendasi Kepala Sekolah dan Daftar Riwayat Hidup (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan sekolah/instansi, telepon/HP, serta email).
• Karya ilmiah sebanyak 4 eksemplar (1 asli, 3 fotokopi) dan softcopy (CD) diterima panitia paling lambat tanggal 25 Agustus 2012.
• Pada pojok kiri atas sampul ditulis tingkat dan bidang lomba yang diikuti. Warna sampul karya ilmiah: SD (merah), SMP Bidang IPSK (kuning), SMP Bidang MIPATEK (biru), SMA Bidang IPSK (hijau), SMA Bidang MIPATEK (oranye).
• Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
Informasi lebih lanjut:
Panitia LK1G ke-20 Tahun 2012
Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan IPTEK LIPI
Sasana Widya Sarwono Lt. V
Jl. Jend Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan 12710
Telepon : 021-52920839/021-5225711 Psw.273,274, dan 276
Fax. 021-52920839/021-5251834
SUMBER : http://kompetisi.lipi.go.id/

Kamis, 29 Desember 2011

KEPALA DINAS BARU

Kepala Dinas Pendidikan yang Baru, Dr H Angkatno MPd



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Dr H Angkatno MPd baru dilantik Kamis (29/12) oleh Bupati Brebes H Agung Widyantoro SH MSi di Pendopo. Mantan Staf Ahli Bidang Kesra ini terlihat banyak mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pejabat. Sejumlah pengurus LSM dan wartawan pun ikut memberikan ucapan selamat. Dalam kesempatan itu, Angkatno yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati berkenan untuk melakukan wawancara dengan Radar seusai pelantikan.

Menurut Angkatno, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang baru, dirinya akan berusaha untuk melaksanakan beberapa program pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Program tersebut di antaranya wajib belajar sembilan tahun dan pemberantasan buta kaksara. "Program ini memang sudah digarap oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan untuk program pemberantasan buta aksara juga telah dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui program Kuliah Kerja Nyata," jelasnya.
Meski demikian, tambah Angkatno, program tersebut masih perlu terus dilakukan agar di wilayah Kabupaten Brebes bisa bebas dari buta aksara. Setelah wajar dikdas sembilan tahun telah digarap, pemerintah saat ini juga mulai menggalakan program wajib belajar 12 tahun. Program ini sangat penting dilakukan agar kedepan masyarakat Kabupaten Brebes bisa memiliki pendidikan yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Terkait dengan sarana pendidikan di wilayah Kabupaten Brebes, Angkatno menuturkan, dirinya akan terlebih dulu mempelajari dan melihat data rill terhadap kebutuhan sarana pendidikan. Termasuk juga sejumlah sekolah yang memang harus mendapatkan peningkatan kualitas bangunan. "Untuk sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang baik, hal itu akan menjadi skala prioritas dalam program peningkatan sarana pendidikan, tapi tentunya kami harus melihat terlebih dulu data yang ada di Dinas Pendidikan," tuturnya.

Selain itu, tambahnya, terhadap kegagalan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 di Dinas Pendidikan dirinya juga akan mempelajari terlebih dahulu kendala dan hambatan terhadap pelaksanaan program tersebut. "Kami akan mendalaminya terlebih dulu. Apabila dana tersebut kembali diluncurkan, tentunya kami akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada," terangnya.

Angkatno sendiri bukan orang baru di Dinas Pendidikan. Sebelum menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Angkatno sempat menjabat Kabid di Disdukcapil, sebelum akhirnya diangkat menjadi Staf Ahli Bupati. Di Dinas Pendidikan, Angkatno juga sempat menjadi kepala bidang. Sehingga dengan jabatannya yang baru ini, boleh dikatakan Angkatno balik kandang.

Di jajaran PGRI, Angkatno sampai sekarang masih menjadi penguru PGRI Kabupaten Brebes. Sehingga meski sempat keluar dari Dinas Pendidikan, Angkatno masih mempunyai komunikasi dengan anggota PGRI, yang tak lain berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. (harviyanto)

Sumber : Radartegal.com

Sabtu, 17 Desember 2011

PENDAFTARAN PPS UNNES

Pendaftaran

Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa UNNES (SPMU) untuk Program Pascasarjana  (Magister & Doktor) Tahun 2011 dengan sistem online melaluihttp://spmu.unnes.ac.id yang dilaksanakan dalam dua tahap. (a). Gelombang I (Beasiswa dan Non Beasiswa)  (b). Gelombang II (Non Beasiswa).
BEASISWA
Program Pascasarjana Unnes menyelenggarakan  beasiswa  BPPS dan beasiswa unggulan dari Dikti. Beasiswa BPPS  diselenggarakan bagi calon mahasiswa yang berprofesi sebagai tenaga Dosen PTN/PTS sedangkan beasiswa unggulan diselenggarakan bagi calon mahasiswa tenaga kependidikan atau Calon Dosen dari PTN/PTS. Informasi lebih lanjut dari beasiswa tersebut dapat diakses secara online melalui http://beasiswa.dikti.go.id/bpps (Beasiswa BPPS) dan http://beasiswa.dikti.go.id/bu (Beasiswa Unggulan)
 
WAKTU PENDAFTARAN
Gelombang I (BEASISWA & NON BEASISWA)
Waktu Pendaftaran : 1 Februari s/d 21 April 2011
Seleksi : 26 April 2011
Pengumuman : 6 Mei 2011
Registrasi Administrasi Keuangan : 16 s/d20 Mei 2011
RegistrasiAkademik : 23 s/d 24 Mei 2011
Gelombang II (NON BEASISWA)
Waktu Pendaftaran : 9 Mei s/d 15 Juli 2011
Seleksi : 19 Juli 2011
Pengumuman : 27 Juli 2011
Registrasi Administrasi Keuangan : 1 s/d 4 Agustus 2011
RegistrasiAkademik : 4 s/d 5 Agustus 2011
 
BIAYA DAN BEBAN STUDI
Program Magister
No Uraian Kelas Reguler & Beasiswa Kelas Khusus/Paket
1. Biaya Studi 


  • Pendaftaran
Rp.    200.000,00 Rp.       300.000,00

  •  SPP + Sardik
Rp. 3.500.000,00/semester Rp. 15.000.000,00 selama masa studi

  • SPL
Rp. 2.250.000,00/semester selama 3 semester Rp. 12.500.000,00 selama masa studi

  •  Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium Generale dan Jaket Almamater
Rp.    750.000,00 Rp. 1.000.000,00

  •  Wisuda
Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00
2.  Lama Studi dan Beban Kredit


  •  Lama Studi
4 – 8 semester 4 semester

  •  Beban Kredit
45 – 50 sks 45 – 50 sks



Catatan:
apabila dalam waktu 4 semester mahasiswa belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP + Sardik sebesar Rp. 3.500.000,00
3.  Waktu Perkuliahan Senin – Kamis Jum’at dan Sabtu
4.  Cara pembayaran Biaya Studi (SPP+Sardik dan SPL)


  • SPP + Sardik
dibayar tiap semester SPP + Sardik dan SPL diangsur 3 (tiga) kali:

  •  SPL
diangsur selama 3 (tiga) kali semester
  • Semester pertama 50%
  • Semester Kedua 25 %
  • Semester ketiga 25 %
5.  Jumlah Mahasiswa Lebih kurang 20 Orang/Rombel Lebih kurang 15 Orang/Rombel
Tambahan: Khusus S2 Pendidikan IPA biaya praktikum Rp. 300.000,00/semester
Program Doktor
No Uraian Kelas Reguler & Beasiswa Kelas Khusus/Paket
1. Biaya Studi 


  • Pendaftaran
Rp.    500.000,00 Rp.      500.000,00

  •  SPP + Sardik
Rp. 6.500.000,00/semester Rp. 45.000.000,00 selama masa studi

  • SPL
Rp. 2.500.000,00/semester selama 3 semester Rp. 15.000.000,00 selama masa studi

  •  Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium Generale dan Jaket Almamater
Rp. 1.000.000,00 Rp.  1.000.000,00

  •  Wisuda
Rp. 1.000.000,00 Rp.  1.000.000,00
2.  Lama Studi dan Beban Kredit


  •  Lama Studi
6 – 10 semester 6 semester

  •  Beban Kredit
45 – 50 sks 45 – 50 sks



Catatan:
apabila dalam waktu 6 semester mahasiswa belum menyelesaikan studi, maka pada semester berikutnya dikenakan kewajiban membayar SPP + Sardik sebesar Rp. 6.500.000,00
3.  Waktu Perkuliahan Senin – Kamis Jum’at dan Sabtu
4.  Cara pembayaran Biaya Studi (SPP+Sardik dan SPL)


  • SPP + Sardik
dibayar tiap semester SPP + Sardik dan SPL diangsur 3 (tiga) kali:

  •  SPL
diangsur selama 3 (tiga) kali semester
  • Semester pertama 50%
  • Semester Kedua 25 %
  • Semester ketiga 25 %
5.  Jumlah Mahasiswa Lebih kurang 20 Orang/Rombel Lebih kurang 15 Orang/Rombel

CARA DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
KETENTUAN UMUM
  1. Bagi pelamar Program Magister (S2)
    • Memiliki Ijazah S1 jurusan dari PTN atau PTS dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Depdiknas.
    • Berindeks Prestasi minimal 2,75 atau berpengalaman kerja yang memadai.
  2. Bagi pelamar Program Doktor (S3)
    • Memiliki ijazah S1 & S2 yang diakui oleh Depdiknas.
    • Berindeks Prestasi minimal 3,00 atau berpengalaman kerja yang memadai.
  3. Mengikuti seleksi masuk PPs Unnes
  4. Sehat Jasmani dan rohani, tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan program studi pilihan.
  5. Sanggup mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan memenuhi semua persyaratan sebagai Mahasiswa Unnes, termasuk menanggung biaya belajar yang berupa uang kuliah, uang praktikum, dan lain-lain.
PROSEDUR PENDAFTARAN
  1. Peserta mengisi formulir pendaftaran secara on line pada situs SPMU http://spmu.unnes.ac.id (dapat diakses dari warnet, atau melalui komputer yang terhubung dengan jaringan Internet, atau juga melalui jaringan komputer lokal UNNES yang disediakan panitia di Gedung A Lantai I Kampus Bendan Ngisor, Semarang).
  2. Setelah melakukan pengisian formulir dengan benar, peserta akan memperoleh nomor PIN dan formulir pendaftaran yang harus dicetak melalui printer (Petunjuk pengisian formulir pendaftaran dapat dilihat di situs SPMU).
  3. Selanjutnya peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Besaran biaya pendaftaran tertera pada hasil cetakan PIN Pendaftaran sesuai pilihan program masing-masing. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Universitas Negeri Semarang Nomor 136-00-60060081 pada Bank Mandiri, Cabang Semarang Jl. Pahlawan No. 3 Semarang dengan mencantumkan nama dan nomor PIN pada slip bukti pembayaran.
  4. Dengan membawa bukti cetak formulir pendaftaran dan bukti pembayaran, peserta melakukan pendaftaran ulang (verifikasi) di meja pelayanan SPMU PPs Unnes di Gedung A Lantai I Kampus Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah dengan menyerahkan Kelengkapan Berkas yang di butuhkan.
  5. Setelah dinyatakan lengkap peserta akan mendapatkan Nomor Tes Pendaftaran.
KELENGKAPAN BERKAS  (harus dibawa pada saat Verifikasi)
  1. Program Magister (S2)
    • Salinan ijazah dan transkrip akademik S1 yang telah dilegalisir sebanyak 2 Lembar.
    • Pas photo berwarna kertas dof ukuran 3 x 4 sejumlah 4 lembar.
    • Surat Rekomendasi akademik dari 2 orang dosen yang pernah membimbing/mengampu. Download Klik di sini
    • Surat izin dari Pimpinan instansi/lembaga tempat bekerja. Download Klik di sini
    • Surat keterangan Sumber Pembiayaan. Download Klik di sini
    • Bagi Pelamar BPPS harus mengisi & melampirkan BLANGKO PENGAJUAN BPPS Download Klik di sini dan Surat Pernyataan Kesanggupan Diusulkan sebagai Penerima BPPS. Download Klik di sini
    • Berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam point c, d, e, dan f diatas dapat di download di http://pps.unnes.ac.id
  2. Program Doktor (S3)
    • Salinan ijazah dan transkrip akademik S1 & S2  yang telah dilegalisir sebanyak 2 Lembar.
    • Pas photo berwarna kertas dof ukuran 3 x 4 sejumlah 4 lembar.
    • Menyerahkan Rancangan Usulan Disertasi sebanyak 5 eksemplar.
    • Surat Rekomendasi akademik dari 2 orang dosen yang pernah membimbing/mengampu. Download Klik di sini
    • Surat izin dari Pimpinan instansi/lembaga tempat bekerja. Download Klik di sini
    • Surat keterangan Sumber Pembiayaan. Download Klik di sini
    • Bagi Pelamar BPPS harus mengisi & melampirkan BLANGKO PENGAJUAN BPPS Download Klik di sini dan Surat Pernyataan Kesanggupan diusulkan sebagai Penerima BPPS. Download Klik di sini
    • Berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam point d, e, f, dan g diatas dapat di download di http://pps.unnes.ac.id (sumber : Web UNNES)

Minggu, 04 Desember 2011

Pemerintah Siap Gelar Ujian Nasional 2012

12/01/2011
Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memastikan pemerintah tetap akan menggelar ujian nasional tahun 2012. Ujian nasional dijadwalkan berlangsung pada April 2012.
Menteri Nuh mengatakan, saat ini perdebatan mengenai UN sudah selesai. "Sekarang masalahnya adalah bagaimana melaksanakan UN dengan baik," ujarnya dalam jumpa pers, di Gedung Kemdikbud, Rabu (30/11). Turut mendampingi Mendikbud adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi.
Ia menuturkan,  ada empat kunci pelaksanaan UN yang baik atau kredibel. Pertama, dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Karena jika berkasnya bocor, maka kredibilitas UN itu sudah berkurang, bahkan hilang.  Kedua, dari sisi ketepatan distribusi, harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat bahan yang mau diuji.
Ketiga, pada hari pelaksanaan harus dijamin kelancarannya.  Jangan sampai soal sudah ada semua tapi soal ujian yang dibagikan salah. “Kalau seandainya terjadi kesalahan, maka harus disiapkan satu sistem yang mampu mengantisipasi kesalahan tersebut,” katanya. Dan, keempat, dalam sistem evaluasi harus dipastikan agar nilai rapor bisa menjamin bahwa nilai itu mencerminkan kemampuan sang anak. “Nilai rapor jangan mencekungkan atau mencembungkan nilai anak yang sebenarnya,” kata Menteri Nuh.
Menteri Nuh menyampaikan, jika keempat kunci pelaksanaan tadi bisa dipenuhi, maka ada dua hal yang bisa diraih. Pertama, bisa dilakukan pemetaan tentang ragam kompetensi siswa dan penyebarannya. Kedua, informasi kualitas sang anak (lulus atau tidak lulus).
Menteri Nuh juga menegaskan, bahwa ujian nasional bukanlah penentu kelulusan.  Kelulusan ditentukan satuan pendidikan. Namun, satuan pendidikan menentukan kelulusan berdasarkan, tuntas kegiatan belajar mengajar, akhlak yang baik, dan ujian nasional.
UN untuk tingkat SMA/MA akan berlangsung pada 16-19 April 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 23-26 April. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMPLB, UN akan dilaksanakan pada 23-26 April 2012, dan UN susulan akan berlangsung pada 30- 4 Mei 2012.
Sedangkan untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 14-16 Mei 2012. Hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012. Tingkat SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD menjadi kewenangan setiap provinsi. (aline) (sumber : Kemendikbud)

Kamis, 01 Desember 2011

SBY Deg-degan Dengar Pidato Ketua PGRI

 
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku berdebar-debar ketika mendengar pidato Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo dalam peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2011 dan HUT ke-66 PGRI di Sentul International Convention Center, Bogor hari ini.

“Para guru yang saya cintai, kita mendengar tadi sambutan dari saudara Sulistiyo yang gigih memperjuangkan guru-guru di negeri ini, saya senang meskipun deg-degan, kira-kira apa lagi yang diperjuangkan oleh PGRI,” kata SBY, Rabu (30/11/2011).


Presiden menjelaskan, dia deg-degan mendengar perjuangan para guru yang menyangkut kemampuan keuangan negara. “Kalau dalam batas kemampuan negera, sekarang minta, besok saya kasih. Tapi kalau belum bisa dipenuhi negara maka kita tata sampai negara bisa mampu memenuhi apa yang diperjuangkan saudara,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan. Peringkat Indonesia kini naik dari posisi 54 ke 44 dari seluruh negara di dunia. “Kontribusi yang paling besar yaitu kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pelatihan dan inovasi,” ujarnya. 
Sumber : Okezone.com, Rabu, 30 November 2011 
PGRI Akan Perjuangkan Nasib Sekitar 4000 GTT
PanturaNews (Brebes) - Nasib guru tidak tetap (GTT) akan terus diperjuangkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemerintah akan terus didesak agar memperhatikan GTT. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Drs Tarsono Hendri, Jumat 25 Nopember 2011.
"Kami akan terus mengupayakan agar pemerintah memberi perhatian kepada GTT," ujar Tarsono usai upacara Hari PGRI Ke 66 di halaman SMPN 1 Kecamatan Tonjong, Brebes.
Menurutnya, saat ini di Brebes ada sekitar 4000 GTT, banyak diantara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya. Tapi hingga kini belum diangkat sebagai PNS. "Diantara mereka ada yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai guru," kata Tarsono.
Dikatakan, pemerintah agar memperhatikan nasib GTT, jika tidak bisa menjadi PNS minimal bisa mendapatkan upah sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau lebih lagi. Dengan upah yang cukup kesejahteraan mereka akan meningkat dan profesionalisme akan meningkat pula.
"Kalau tidak bisa jadi PNS ya minimal mendapat upah yang lebih dari UMK," tutur Tarsono.
Terkait dengan peringatan hari guru, Tarsono mengingatkan bahwa tantangan bagi para guru ke depan menjadi sangat berat dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan bangsa. Karenanya guru harus meningkatkan profesionalismenya dan lebih bermartabat. "Seperti tujuan utama dari PGRI ini, yaitu menjadikan guru lebih profesional dan bermartabat serta sejahtera," ucapnya.
Upacara peringatan hari guru ke 66 di Kabupaten Brebes dipusatkan di Tonjong. Upacara dengan inpektur upacara Camat Tonjong, Drs Hudiyono MSi itu diikuti oleh perwakilan guru Brebes dan intansi pemerintah. Hadir dalam upacara itu pula Staf Ahli Bupati Bidang Kesra, Drs Angkatno.
Sumber : Pantura News.Com

PERJUANGAN PGRI


PGRI Akan Perjuangkan Nasib Sekitar 4000 GTT


"Kami akan terus mengupayakan agar pemerintah memberi perhatian kepada GTT," ujar Tarsono usai upacara Hari PGRI Ke 66 di halaman SMPN 1 Kecamatan Tonjong, Brebes.
Menurutnya, saat ini di Brebes ada sekitar 4000 GTT, banyak diantara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya. Tapi hingga kini belum diangkat sebagai PNS. "Diantara mereka ada yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai guru," kata Tarsono.
Dikatakan, pemerintah agar memperhatikan nasib GTT, jika tidak bisa menjadi PNS minimal bisa mendapatkan upah sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau lebih lagi. Dengan upah yang cukup kesejahteraan mereka akan meningkat dan profesionalisme akan meningkat pula.
"Kalau tidak bisa jadi PNS ya minimal mendapat upah yang lebih dari UMK," tutur Tarsono.
Terkait dengan peringatan hari guru, Tarsono mengingatkan bahwa tantangan bagi para guru ke depan menjadi sangat berat dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan bangsa. Karenanya guru harus meningkatkan profesionalismenya dan lebih bermartabat. "Seperti tujuan utama dari PGRI ini, yaitu menjadikan guru lebih profesional dan bermartabat serta sejahtera," ucapnya.
Upacara peringatan hari guru ke 66 di Kabupaten Brebes dipusatkan di Tonjong. Upacara dengan inpektur upacara Camat Tonjong, Drs Hudiyono MSi itu diikuti oleh perwakilan guru Brebes dan intansi pemerintah. Hadir dalam upacara itu pula Staf Ahli Bupati Bidang Kesra, Drs Angkatno.
Sumber : Web Kab.Brebes








PENDIDIKAN

Pemerataan Pendidik Harus Disinergikan dengan Pemda

SEMARANG-Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, antara Mendikbud, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu, serta Menakertrans mengenai pemerataan guru, harus disinergikan dengan pemerintah daerah sebagai pemegang otonomi.

 Hal ini agar tidak terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak, yaitu pusat dan daerah.  Sekretaris PGRI Jateng Muhdi SH MHum mengatakan, keputusan tersebut bisa segera diberlakukan melalui regulasi tentang kewenangan penempatan guru, baik itu provinsi maupun pusat.

Sebab, SKB tersebut merupakan terobosan yang bisa mengangkat mutu pendidikan di Indonesia.
“Bagaimanapun di era otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap guru. Jadi, pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam penerapan SKB ini,’’ katanya.

Selama ini, pemerintah menyatakan jumlah guru telah memenuhi. Namun, fakta di lapangan masih banyak daerah yang kekurangan guru. SKB ini diharapkan bisa dijadikan rumusan pemetaan penempatan guru berdasarkan jumlah ruang kelas untuk guru SD dan guru mata pelajaran untuk pendidikan menengah.

Kekurangan Guru

Selama ini, pemerintah belum mendata secara akurat berapa ruang kelas dan mata pelajaran yang ada.
“Di Jateng masih banyak daerah yang kekurangan guru. Dengan adanya SKB ini, daerah yang kelebihan guru dalam mata pelajaran tertentu bisa didistribusikan ke tempat yang kekurangan. Dengan keputusan bersama ini maka kekurangan guru di daerah bisa teratasi. Yang terpenting pemerintah daerah harus dilibatkan,’’ jelas Rektor IKIP PGRI ini.

Pasca-SKB lima menteri, banyak argumen yang muncul. Sebab, di era otonomi daerah ini sulit untuk mengontrol ledakan jumlah guru.
Kondisi ini karena sejak kesejahteraan guru meningkat, jumlah guru tidak tetap juga bertambah dan akhirnya membebani APBN.

’’Dengan kondisi tersebut, SKB lima menteri sudah memadai. Asalkan semua pihak mematuhi keputusan itu secara sungguh-sungguh. Sementara peran pemerintah daerah yaitu menyiapkan peta sebaran dan kebutuhan guru secara akurat dan kredibel. Dan, pemerintah harus sportif mematuhi serta mendukung implementasi surat keputusan tersebut,’’ jelas Pakar Pendidikan Unnes Dr Nugroho, kemarin.

Dia menyampaikan, SKB lima menteri memang akan stagnan jika Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah tidak direvisi, terutama pada bagian kewenangan wajib bidang pendidikan.
’’Dari komponen itulah revisi undang-undang tersebut harus didesak agar SKB lima menteri bisa optimal,’’ tandasnya. (adj, K3-75)
Sumber : Suara Merdeka 2 Desember 2011