PENDIDIKAN

Manajemen Pendidikan Ditangani Provinsi

• Usulan Marzuki Alie (KETUA DPR RI)

SEMARANG - Untuk menekan sekaligus meminimalisasi politisasi tenaga pendidik di daerah,  manajemen pendidikan yang selama ini dilakukan kabupaten/kota sebaiknya dikembalikan lagi ke tingkat provinsi.
Wacana itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie pada Seminar Nasional Otonomi Pendidikan di Kampus IKIP PGRI Semarang, Selasa (12/7). Wakil Ketua Partai Demokrat ini menjelaskan, masalah yang terjadi dari dampak otonomi daerah selalu dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Sebab, kondisi itu mengacu pada kebijakan yang telah diputuskan.
‘’Kebijakan otonomi daerah yang lahir pada masa reformasi melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, justru menjadikan dunia pendidikan tidak makin cerah. Dalam praktiknya otonomi daerah hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Sementara, kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena ikut dijadikan objek politik para elite daerah,’’ katanya dalam peserta seminar peringatan Dies Natalis IKIP PGRI.
Aspek politik otonomi daerah sering terjadi pada pendidik dan tenaga pendidik yang menjadi korban. Kemudian pada aspek teknis seringkali terjadi pemerintah daerah tidak memenuhi tanggung jawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara tepat.
Marzuki menegaskan, sebaiknya manajemen pendidikan tidak dilakukan di kabupaten/kota, tapi diangkat di tingkat yang lebih tinggi agar tidak dipolitisasi. Sementara ke depan, pemilihan gubernur seharusnya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi melalui DPRD.
‘’Jika gubernur masih dipilih langsung, maka politisasi tenaga pendidikan akan terus terjadi,’’ ujarnya. Pembicara lainnya pakar pendidikan HAR Tilaar mengatakan, manajemen sistem pendidikan nasional dewasa ini menunjukkan gejala mengikuti paham neoliberal yang bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, pendidikan selayaknya diarahkan pada penggalian, pemanfaatkan, dan peningkatan kearifan lokal.
‘’Manajemen pendidikan nasional perlu diarahkan dari manajemen berbasis sekolah kepada manajemen berbasis masyarakat. Dalam kaitan ini harus digalakkan dan diefektifkan lembaga-lembaga komite sekolah, dewan pendidikan di daerah dan tingkat nasional,’’ katanya. (K3-37)
SUMBER : SUARA MERDEKA (14 Juli 2011 )